yahya harahap. 797 15 W. yahya harahap

, h. dalam kasus tersebut, PN, PT, dan MA membenarkan kesaksian de auditu sebagai alat butki dengan pertimbangan yang berbunyi:Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap ( M. hlm. Beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara pada tahun 1960 dan meraih gelar Master Hukum 1963. . Publishing Year. Harga hukum acara perdata yahya harahap. Pengertian Pembuktian menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Adb al ‘Aziz. Wajib dipercaya (fiduciary duty) yakni selamanya dapat dipercaya (must always bonafide) dan selamanya harus jujur (must always honest); 2. 299. Prof. 28 Undang-Undang No. 487): “Dari ketentuan pasal (237 KUHAP) tersebut, batas jangka waktu menyerahkan atau menyampaikan memori dan kontra memori banding, terhitung “sejak tanggal permohonan” banding diajukan, dan selambat-lambatnya “sebelum perkara mulai. Penulis : R. Terkait perubahan gugatan, Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 9 Maka penulis menyimpulkan bahwa yang setiap orang yang. Jadi, dapat diartikan bahwa modal disetor adalah modal yang telah dimasukkan oleh pemegang saham sebagai bentuk pelunasan pembayaran saham. Yahya Harahap Pengertian Eksekusi menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela. mengatakan bahwa: “Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (officiaicial) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan. 000 Rp228. Title: Permasalahan dan penerapan sita jaminan = conservatoir beslag / M. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. Bagikan. Jakarta Selatan Amanda Buku ORIGINAL. Penjelasan hukum tentang grosse akte 3. Yahya Harahap (Sinar Grafika, 2004) Kata KunciDr. Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang. Buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang ruang lingkup aspek. 6 Sistem peradilan pidana adalah sebuah lembaga yang dengan sengaja di bentuk dengan sebuah tujuan untuk menjalankan penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dalam proses pelaksanaannya dibatasi oleh sebuah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam. Yahya Harahap', lama mencari: 0. 95 (1993) , page 102. Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone. 1. Menurut Yahya Harahap, penerimaan testimonium de auditu sebagai alat bukti secara eksepsional telah dibenarkan yurisprudensi peradilan Indonesia. 2005, Sinar Grafika. Sejalan dengan itu Yahya Harahap (2005: 560) juga menguraikan pentingnya tanda tangan adalah sebagai syarat yang mutlak, agar tulisan yang hendak dijadikan surat itu ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya. (;ugntnn. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan,Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan / M. KPK kembali menghadirkan Yahya Harahap sebagai ahli dalam sidang praperadilan di Pengadilan ‎Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Yahya Harahap. Arbitrase: ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL arbitration rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreing [sic] Arbitral Award, PERMA no. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat. Perseroan Terbatas” M. Yahya Harahap, pasal 191 ayat 1 KUHAP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas yang dapat dikaitkan dengan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP. (Marwali), Publisher: Bandung : Penerbit Pustaka, 1990. M. 274, Yahya menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penutut umum bertindak. 2 M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, eksepsi kewenangan absolut menurut Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Pasal 132 Reglement op de Rechtsvorderin (“Rv”) dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan. 457-458) sejumlah kasus gugatan prematur dalam perdata, misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Oleh karena itu, Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan PMH dalam gugatan. Lukman Hakim, S. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. dan lengkap. Merry Natalia Sinaga: Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Legalisasi Dan Registrasi. Hukum Acara Perdata : Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan / M. Sampai saat perkara diputus. Penelusuran Katalog. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1 / I Wayan Parthiana Hukum Perjanjian : Business Law / S. dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan ( M. M. M. Disclaimer. Ada beberapa definisi tentang sita yaitu : 3 a. Yahya Harahap berpendapat bahwa pengertian pembubaran PT ditafsirkan dari Pasal 143 ayat (1) UU PT adalah : 1. Asas. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika : Jakarta. Mungkin masih Produk baru, sehingga belum ada Penjualan, tidak masalah Jika memang Anda suka. M. H. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; b. •M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Jakarta, sinar grafika, 2007 •Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jokjakarta, Liberty, 1993 •Lilik Mulyadi, Wajah Hukum Acara Perdata Indonesia, Malang, Bayumedia, 2009 M. Di dalam hal. 400. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Yahya Harahap, 2012:273) Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian acara di persidangan. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur. Menurut M. Subekti. Rp75. 213. 81-82) lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) maupun Rechtreglement voor de Buitengewesten (“RBG”) tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Yahya Harahap. 12s . Menurut M Yahya Harahap permohonan sering disebut dengan gugatan volunter dan. M. Pada perjanjian yang demikian seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (M. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 194 . Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata = Yahya Harahap 4. 2001. / M. Dan doktrin M. terdakwa (M. Yahya Harahap berikut beberapa prinsip pokok penyitaan dalam perdata yang bersifat umum: 36 1. Menampilkan 1 - 20 of 213 untuk pencarian: 'M. M. 3 Asas tersebut juga dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut:. Hukum acara perdata by M. Rp232. 745) menjelaskan bahwa sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan:. Yahya Harahap . Tata Cara Pemanggilan Yang Sah Menurut Hukum Acara Perdata. 102 31 Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP), Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Yahya, author Subjek: Contracts--Indonesia Nomor Panggil: [346. 1). 000. R. Betapa tidak. Yahya Harahap menjelaskan penyebab gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan adanya cacat formil yang melekat pada gugatan dengan rincian. Yahya Harahap Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman-pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktkan kesalahan yang dilakukan terdakwa. M. M. (Marwali) Penerbitan. M. 272. H. cit, Hal 6-18. 2. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. Menurut Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), pengertian praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya. Libraries near you: WorldCat. 2005, Sinar Grafika. Yahya Harahap, S. Abstract/Notes. M. Yahya Harahap Pengarang/Penulis: Harahap, M. 2. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan. Menurut M. Beli Hukum Acara Perdata Yahya Harahap Online harga murah terbaru 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. Muhammad Yahya Harahap, S. Yahya Harahap Author: Harahap, M. Sita berdasarkan permohonan Menurut Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv maupun berdasarkan SEMA No. Menurut M. Yahya Harahap, 2008,Hukum Acara Perdata, Cet. Sehingga tindak pidana yang dilakukanlah yang perlu untuk dijadikan sebuah objek. Putusan MA No. H. Iskandar Oeripkantawinata Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik (Bandung:Legalitas Alumni, 1983). Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Cashback 1%. 109. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang. Yahya Harahap, 2010: 23). Yahya Harahap. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. “Pak Yahya tanya berapa jumlahnya. Yahya Harahap dalam bukunya bertajuk Hukum Acara Perdata, berdasarkan pasal yang mengatur tentang pemberian kuasa. Artinya, pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya mesti dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang hati-hati. ;23 cm23 cm : ISBN: 9798767748 Subjek: Hukum Acara Pidana : Abstrak: KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau. Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung: Bina Cipta, 1977). Syahrin Harahap; penyunting, Imron Rosyidi. 288. [2]Penetapan non-executable harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut. Yahya Harahap, Universitas Indonesia. 1989 / M. Daftar buku-buku yang ingin dibeli: 1. 597. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1 / I Wayan Parthiana Hukum Perjanjian : Business Law / S. Hal demikian juga dikatakan M. 571/pabi/2018: 345. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua, 2 ed. M. Isi putusannya sendiri bisa berisikan dua kemungkinan: 1. Di dalam buku Hukum Acara Perdata, M. Pasal 67 Kitab. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara. Rp196. 457-458) sejumlah kasus gugatan prematur, misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Apabila gugatan/dakwaan mengandung cacat formil maka gugatan/dakwaan yang diajukan tidak. Yahya Harahap, SH. Online 1 jam lalu. Rent and save from the world's largest eBookstore. 545546). Putusan Batal Demi Hukum. 270) mengatakan bahwa pemindahan hak atas saham melalui jual beli tunduk kepada ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yakni: 1) terdapat persetujuan antara para pihak. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, dan Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,. Kota Surabaya bagashopp2 (1) PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP ( M. Permasalah hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (disputes, differences), 16 M. BAB 2 PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK 2. Kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan1 s i l a b i a. Created by an anonymous user. Harga BUKU HUKUM ACARA PERDATA BY YAHYA HARAHAP #ORIGINAL# Rp298. Menurut Yahya harahap (2001: 544) mengemukakan bahwa pengertian tanda tangan dan dokumen tertulis lainnya tidak mesti diatas kertas kemudian dapat menjadi bukti tertulis, tetapi hal itu hanya berlaku bagi negara yang menganut sistem pembuktian terbuka. M. Yahya Harahap; Beberapa tinjauan permasalahan hukum buku kesatu / M. Saya jawab Rp 96 juta. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama,275. 48). Yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg yang berbunyi: “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”. M. lUI Ilutusnn Ilt'n'~mlSecara umum, ‘eksepsi’ memiliki arti pengecualian. Yahya Harahap. 52), menjelaskan secara ringkas mengenai personalitas perseroan (rechtspersoonlijkheid, legal personality) dari perseroan. Kota Bandung bukuandatiba (30) Buku hukum acara perdata m,yahya harahap ,m,h. Judul: Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata / M. Di dalam hukum acara tidak secara detail dijelaskan apa saja yang dapat dibantah dalam pokok perkara tersebut. Pengarang. Sinar Grafika, 2005 - Civil law - 914 pages. Menurut Yahya Harahap ada empat azas eksekusi yang merupakan aturan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap putusan yang akan dieksekusi. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perikatan, PT. Asas ne bis in idem ini berlaku dalam hal. Gugatan tersebut salah sasaran karena PT tersebut belum memiliki kedudukan sebagai persona standi in judicio, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai tergugat bukan PT, melainkan para pengurusnya. Title: Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan:Dalam beberapa contoh surat kuasa, sebagaimana dijelaskan oleh M. Eksepsi Prosesual. pemilikan tersangka (M . Data diperbaharui pada 18/9/2023.